jateng.tribratanews.com, Pemalang – Usai berlangsungnya Halal Bihalal di Polres Pemalang, Forkopimda, pengurus partai politik dan sejumlah ulama Kabupaten Pemalang menggelar pernyataan sikap bersama untuk menolak kerusuhan dalam bentuk apapun, kamis (13/06).
Pernyataan sikap bersama yang dibacakan oleh Bupati Pemalang H. Junaedi diikuti oleh seluruh pengurus parpol dan komponen masyarakat Kabupaten Pemalang secara kompak.
“Pernyataan sikap bersama diantaranya mengutuk kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21-22 Mei 2019 yang lalu,” kata bupati.
“Menghormati mekanisme proses persidangan sengketa Pemilu yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi serta siap menjaga persatuan dan kesatuan demi menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat Kabupaten Pemalang,” imbuhnya.
Bupati Pemalang mengatakan, sesuai mekanisme konstitusional dalam tahapan pemilu, MK menjadi wadah untuk menampung setiap ketidakpuasan peserta pemilu.
“Maka dari itu, apapun yang menjadi keputusan MK adalah final dan sudah tidak bisa ditentang oleh siapapun,” tegasnya.
“Maka dari itu, kami menghimbau kepada seluruh komponen bangsa, terutama yang ada di Kabupaten Pemalang, peserta pemilu, masyarakat, untuk bersama-sama menghormati supermasi hukum,” imbuhnya
Namun demikian, Bupati Pemalang yakin dan percaya bahwa tokoh masyarakat, agama, ulama dan partai peserta pemilu, serta pendukung khususnya Paslon 1 maupun 2 yang ada di Kabupaten Pemalang telah merajut kebersamaan pasca berlangsungnya Pemilu 2019 kemarin.
“Saya menelisik dari komponen yang ada di Kabupaten Pemalang, insya allah apapun yang menjadi keputusan MK, dari sinyal-sinyalnya kita tengarai bahwa kita semua akan menerima,” ucapnya.
Bupati Pemalang menginformasikan kepada warga masyarakat, berlangsungnya sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2019 dapat dilihat dari semua media baik elektronik maupun media massa lainnya.
“Akan lebih efisian dan efektif bila kita ikuti perkembangannya dari media dan tidak berbondong-bondong datang ke jakarta,” tuturnya.